Road to DM1 Rayon Agro

Diskusi Reboan (Ikhwan) #1

Pada hari rabu tanggal 22 mei 2013 ada yang sedikit berbeda di salah satu rumah di Jl.kertorahardjo no 28. Rumah itu yang tidak bukan merupakan rumah dakhwah Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) terlihat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ternyata telusuk punya telusuk rumah itu sedang di jadikan sarana diskusi bagi para kader dari KAMMI Brawijaya. Diskusi itu merupakan program kerja yang sekarang ada di komisariat KAMMI Brawijaya.

Ternyata yang ikut Diskusi itu merupakan

Keteladanan, Lebih dari Sejuta Kata

Oleh : Annisa Sekar Kasih

Banyak dari kita sering menemui orang yang pandai sekali bicara, dengan sebaik-baiknya gaya bahasa. Retorikanya begitu memukau siapapun yang pertama melihatnya. Ia mampu bicara mengenai berbagai macam problematika, mengambil contoh permasalahan dari berbagai belahan dunia. Ia sering berorasi di mana saja, menyerukan agar mahasiswa tak fokus hanya pada kuliah saja. Harus berorganisasi katanya. Harus berprestasi katanya.  Namun siapa sangka, di kehidupan pribadi sang pembicara ternyata

Tahaluf Siyasi (Koalisi Politis dengan Kelompok Non-Islami)

Istilah Tahaluf Siyasi menjadi satu istilah yang semakin dikenal, khususnya di kalangan pendukung gerakan Islam. Dengan kejatuhan khilafah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924, gerakan Islam yang pertama didirikan adalah Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Hasan Al Banna pada tahun 1928. Pendirian gerakan ini di Mesir membaangkitkan hasrat untuk menegakkan (Tauhid) Haikimiyah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Idealisme ini berkembang ke seluruh dunia dengan

biar pada inget bentar lagi ramadhan!

Hentakkan Jiwamu..!!

Kadang, ada saatnya dalam hidup ini, kita tidak lagi membutuhkan cara-cara gradual untuk meraih kebaikan, atau menghindar dari keburukan. Karena, perbedaan yang tipis antara menempuh cara gradual untuk melakukan perbaikan, dengan tabaathu’ (keengganan), takaasul (kemalasan) dan taswiif (menunda-nunda), sering menjadi celah bagi setan untuk menghalangi seseorang dari

DM1 Rayon Eksak, ayo gabung!

 

menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik adalah sebuh kebanggaan. lets join us KAMMI Brawijaya..

temukan bagian kepahlawananmu untuk perubahan yang lebih baik.

Studi Kritis Sistem Tata Negara Indonesia (analisa UUD NRI 1945 pasca Amandemen)

Oleh: Bahrul Ulum

Berbicara tentang sistem tata negara Indonesia, maka sebenarnya kita akan banyak membicarakan konstitusi Indonesia. Karena objek utama dari sistem tata negara adalah konstitusi itu sendiri. Adapun hal-hal lainnya yang ada dalam sistem tata negara seperti: lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, sumber kewenangan para pejabat negara, dan lain sebagainya hanyalah turunan ataupun penafsiran dari pelaksanaan amanat rakyat yang di tuliskan dalam konstitusi.

Maka, studi kritis sistem tata negara Indonesia secara sempit dapat kita fahami salah satunya sebagai

Tentang KAMMI

“Awalnya saya diminta untuk menuliskan sebagian kisah hidup saya, yang mungkin bisa membuat kita lebih dekat sebagai saudara. Sebuah kisah yang berujung pada kejujuran, sebuah kisah yang dituliskan dari bongkahan jiwa yang rindu akan cinta dan perenungan yang mendalam tentang makna ukhuwah”

“Tidak!” kata saya penuh selidik. Ya, sebuah kata yang terucap dari mulut saya pada waktu awal diajak untuk ikut kegiatan Dauroh KAMMI. Sejak awal saya begitu membenci orang-orang ini, entah kenapa. Saya tak memiliki alasan yang

Press Release Aksi Hardiknas 2013 Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA)

KMB, SMART, IMM UMM, KOMMA, HMI UNISMA, KAMMI, LMND, HMI FH UB, FMN, FBM, SPMS-M

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini tidak mencerminkan pendidikan yang benar-benar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai pasal 31 UUD 1945. Justru pendidikan saat ini mengarah pada jual beli bangku sekolah dan kuliah. Hal itu terlihat dari regulasi-regulasi yang mengatur pendidikan nasional dan praktek penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana rakyat Indonesia menjadi pintar? ketika dalam proses mendapatkan pendidikan menjadi sulit, bahkan pendidikan saat ini tidak lagi ilmiah, tidak demokratis dan juga deskriminatif. dimana tugas pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan yang ilmiah, demokratis dan merata???.

Banyak badan usaha atau industri ikut campur dalam