JAKARTA – Tindakan Penyadapan yang dilakukan Inteligen AS dan Australia terhadap Presiden RI dan sejumlah Pejabat Indonesia telah mencoreng dan merendahkan Bangsa Indonesia. Ini adalah bentul pelanggaran atas kedaulatan Bangsa Indonesia. Sikap minimalis justru ditunjukkan Presiden SBY dengan hanya memanggil Dubes Indonesia untuk Australia untuk berkonsultasi. Sementara Perdana Menteri Australia mengatakan dengan tegas tidak akan meminta maaf atas segala tindakannya melindungi kepentingan nasional Australia. Sikap Presiden SBY belum mencerminkan ketegasan seorang Presiden dalam melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia.
Membaca kondisi ini, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI) mendesak Presiden SBY untuk berfikir lebih dalam tentang upaya melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia dalam kasus penyadapan oleh AS & Australia ini. Bukan hanya tentang etika hubungan negara bersahabat, kasus Penyadapan ini adalah bentuk ancaman nyata dari AS dan Australia terhadap Kedaulatan dan Keselamatan Bangsa Indonesia. Penyadapan adalah tindakan memata-matai musuh, maka Penyadapan AS & Australia harus dimaknai sikap permusuhan AS & Australia terhadap Indonesia.
“Atas nama Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia, Indonesia harus mengusir Diplomat AS & Australia. Ini adalah pesan tegas bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen besar melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia, dan siap bertindak tegas kepada siapapun yang mengusik dan mengancam Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia”, tegas Ketua Umum KAMMI Andriyana dalam siaran Persnya.
Andriyana menambahkan bahwa Presiden SBY boleh bicara etika hubungan negara sahabat, namun yang jauh lebih penting adalah komitmen dan sikap tegas Presiden SBY dalam melindungi dan menjaga Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia. Bila Presiden SBY lambat bersikap tegas atas kasus Penyadapan ini, maka AS & Australia yang menganggap Indonesia musuh, akan memandang rendah Bangsa Indonesia. Sehingga atas nama Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia, Pemerintah & Presiden SBY harus segera mengusir Duta Besar dan Diplomat Amerika Serikat dan Australia. “KAMMI akan mengirim surat kepada Presiden, Dubes Amerika, dan Duber Australia untuk menyampaikan sikap tegas KAMMI ini”, ujar Andriyana.
Ketua PP KAMMI Bidang Kebijakan Publik Arif Susanto menambahkan bahwa tidak cukup sekedar menghentikan dan meninjau kerjasama Inteligen dan kerjasama militer, harus ada sikap dan tindakan yang lebih tegas. “Pesan kemarahan Bangsa Indonesia atas kasus Penyadapan ini harus disampaikan dengan eksplisit dan tegas. Mengusir Diplomat AS & Australia akan menjadi pesar yang eksplisit dan tegas dari Bangsa Indonesia demi melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia” lanjut Arif.
Seluruh Bangsa dan Negara di Dunia akan melakukan apapun untuk melindungi Kepentingan Nasional Bangsa mereka. Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia yang paling utama adalah Kedaulatan Teritori dan Kesejahteraan Umum Rakyat Indonesia. Mengingat Australia ikut andil dalam menekan Presiden BJ Habibie agar terjadi referendum dan membuat Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi, maka penyadapan AS & Australia adalah ancaman serius terhadap keutuhan NKRI. Ini adalah ancaman paling fundamental bagi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia. Karenanya Presiden dan Bangsa Indonesia harus tegas dan memberikan pesan eksplisit atas kemarahan dan kekecewaan kita pada AS & Australia. Bila kita tidak tegas, maka Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia akan terancam. Ini adalah kegagalan kita dalam melindungi amanat pendiri bangsa Indonesia.
kammi.or.id
KAMMI Komisariat Brawijaya 