Debat Ekonomi Capres: Ulasan Singkat

Dias Satria

Dosen Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya

PhD student (University of Adelaide)

 

Debat capres terkait masalah ekonomi yang dipandu oleh Prof. Ahmad Erani Yustika sangat menarik untuk disimak. Ini proses pembelajaran yang baik bagi masyarakat untuk melihat bagaimana sebuah strategi pembangunan ekonomi dilihat dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Pertanyaan moderator sudah sangat baik mencakup aspek-aspek strategis dan penting dalam ekonomi, seperti: Kemiskinan, Penanaman modal asing, Ketenagakerjaan, demografi (kependudukan), investasi sektor kesehatan, masalah gender dan ekonomi serta masalah ekonomi konstitusi. Disisi lain, moderator juga memberikan pertanyaan mendasar tentang pendekatan ekonomi masing-masing capres terkait dengan ekonomi berdikari (Pak Jokowi) dan ekonomi kerakyatan (Pak Prabowo).

Beberapa isu dan hal yang didiskusikan terkait dengan pandangan ekonomi dari Pak Jokowi, antara lain: TPID, Ekonomi kreatif, E-government, PKL dan Pasar Tradisional, Infrastruktur (Tol Laut dan double track kereta api), Defisit anggaran (APBN) dan Defisit perdagangan, Kartu Sehat dan kartu pintar, DAU dan DAK, Pemasaran produk desa ke luar negri, Ekonomi kreatif  dan Trade barrier di tingkat lokal.

Selanjutnya isu-isu yang di-raise oleh Pak Prabowo adalah: Law enforcement dalam mengatasi kebocoran kas Negara (APBN), Pertanian dan Penyerapan tenaga kerja (Produktivitas, perluasan lahan dan bio-ethanol), Investasi dan Big push ekonomi (i.e. Perbaikan dan penambahan infrastructure), Posisi Daya saing Indonesia dalam ekonomi global (AEC 2015), perbaikan pembangunan manusia (Pendidikan dan kesehatan), Kebijakan terhadap Bank Asing, Bank Tani dan Nelayan, Bio-ethanol, Trickle down effectPembangunan ekonomi, Peningkatan gaji (Bidan, Guru dll), Renegosiasi kontrak dan Penguatan Desa.

Hal utama yang harus diapresiasi adalah

Media Menjelang Pemilu 2014

Oleh: Uswanti Alkatiri 

Dalam politik abad informasi,

citra politik seorang calon pemimpin,

politisi, dan kepada daerah, di bangun melalui

aneka media cetak dan elektronik.

–Kompas, 17 Januari 2009–

 

Pendahuluan

Sejak rezim otoriter soeharto di gulingkan pada bulan Mei 1998, terdapat 6 tuntutan reformasi, dua di antaranya adalah  amandemen UUD 1945 dan  mewujudkan Kebebasan pers.  Hal ini merupakan titik tolak bagi kehidupan demokratisasi  di Indonesia. Banyak media atau pers mulai menunjukan ekspresi kebebasannya. Segala lini kehidupan masyarakat dan pemerintah dengan bebasnya di sorot. Peristiwa- peristiwa politik dan pemerintahan menjadi